SERUIPOS.COM | Pemerintah Provinsi Papua membantah kabar yang menyebut penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ditutup. Informasi tersebut dinilai tidak benar dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.
Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus, menegaskan Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, tidak pernah mengeluarkan kebijakan penghentian penerimaan ASN.
“Tidak ada kebijakan menutup CPNS. Yang dilakukan adalah penataan jumlah pegawai secara bertahap,” ujar Rifai dalam keterangan resmi, Selasa (5/5).
Menurut Rifai, penataan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara jumlah aparatur dengan kemampuan keuangan daerah, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Ia menjelaskan, tanpa pengendalian jumlah ASN, peluang masyarakat untuk menjadi pegawai negeri justru bisa semakin terbatas di masa mendatang.
“Ini bukan membatasi, tetapi mengatur agar kesempatan tetap terbuka secara berkelanjutan dan lebih adil,” katanya.
Pemprov Papua, lanjut Rifai, tetap memberikan perhatian khusus kepada Orang Asli Papua (OAP) melalui kebijakan afirmasi dalam kerangka Otonomi Khusus.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendorong penciptaan lapangan kerja di luar sektor ASN, terutama pada sektor riil seperti pertanian, perikanan, dan peternakan yang dinilai memiliki potensi besar di Papua.
Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi produktif.
Selain itu, Pemprov Papua juga meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal guna memperbaiki manajemen ASN yang sudah ada agar lebih profesional dan tepat sasaran.
Rifai mengimbau masyarakat dan media untuk tidak menyederhanakan informasi yang beredar tanpa konteks utuh.
“Kami mengajak semua pihak menjaga informasi tetap jernih agar tidak menimbulkan kegelisahan. Papua membutuhkan suasana yang kondusif,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak menutup peluang kerja bagi masyarakat. Sebaliknya, peluang tersebut justru sedang diperluas melalui berbagai sektor.
“Masa depan Papua bukan hanya soal ASN, tetapi juga tentang luasnya kesempatan kerja dan kekuatan ekonomi masyarakat,” kata Rifai. (**)
