BERITAPemerintahanTanah Papua

LiRA Papua Desak Presiden Prabowo Subianto Copot Natalius Pigai

338
×

LiRA Papua Desak Presiden Prabowo Subianto Copot Natalius Pigai

Sebarkan artikel ini

SERUIPOS.COM | Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Lumbung Informasi Rakyat (LiRA) Papua mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Natalius Pigai dari jabatannya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketua DPW LiRA Papua, Yohanis Wanane, mengatakan desakan tersebut didasari penilaian bahwa kinerja Pigai tidak produktif dan tidak fokus pada penanganan persoalan HAM, khususnya di Papua.

- Iklan Berbayar -

“Jabatan yang diemban Natalius Pigai adalah Menteri HAM, bukan juru bicara kepresidenan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, setiap kontrol sosial masyarakat selalu dikaitkan dengan isu HAM,” kata Yohanis dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Ia menilai kementerian yang dipimpin Pigai cenderung berperan sebagai “tameng” pemerintah terhadap kritik publik, alih-alih merespons persoalan HAM yang terjadi di lapangan.


Soroti Dugaan Pelanggaran HAM di Papua

Yohanis menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapat perhatian serius, seperti dugaan penyerobotan tanah di Merauke oleh pihak swasta serta kasus lain di Papua Tengah.

Menurut dia, kondisi tersebut ironis mengingat Pigai merupakan putra asli Papua.

“Kami heran, kasus nyata pelanggaran HAM di Papua banyak terjadi, tapi tidak menjadi fokus. Justru yang disoroti hal-hal yang tidak relevan seperti program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.


Kritik Pernyataan Menteri

LiRA Papua juga mengkritik langkah Pigai yang menilai pernyataan tokoh nasional Amien Rais terkait posisi pejabat negara sebagai bagian dari isu HAM.

Menurut Yohanis, sikap tersebut menunjukkan Menteri HAM lebih banyak merespons isu-isu yang tidak mendesak, sehingga memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.


Usulkan Nama Pengganti

Selain mendesak pencopotan, LiRA Papua juga menyebut sejumlah nama yang dinilai layak menggantikan posisi Menteri HAM. Di antaranya Senator asal Papua Barat Daya, Paul Vinsen Mayor, Kepala Komnas HAM Wilayah Papua, Frits Ramandei, Anggota DPR RI, Tonny Tesar dan Yan P. Mandenas.

“Mereka memiliki pemahaman yang mendalam dan konsisten memperjuangkan hak-hak masyarakat,” kata Yohanis.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Natalius Pigai terkait desakan tersebut.