SERUIPOS.COM | Ketua LSM LIRA Provinsi Papua, Yohanis Wanane, melontarkan kritik keras terhadap pola pengelolaan sektor strategis di Papua, khususnya terkait komposisi pemegang saham dan penempatan jabatan di Bank Papua.
Yohanis menegaskan, keberadaan Orang Asli Papua (OAP) dalam struktur ekonomi daerah tidak boleh hanya dijadikan simbol formalitas semata. Ia meminta para pemegang saham Bank Papua memberikan prioritas penuh kepada OAP yang memiliki kompetensi, kapasitas, dan rekam jejak profesional untuk menduduki posisi strategis maupun terlibat dalam struktur kepemilikan.
Menurutnya, semangat Otonomi Khusus Papua akan kehilangan makna apabila institusi keuangan daerah justru dikendalikan oleh kepentingan kelompok tertentu yang tidak mencerminkan asas keadilan bagi OAP.
“Kami meminta agar pemegang saham Bank Papua benar-benar memberikan ruang prioritas bagi OAP yang kompeten. Jangan sampai ada kesan pengelolaan institusi keuangan daerah ini digiring untuk kepentingan keluarga atau kelompok tertentu dengan menempatkan orang-orang yang tidak merepresentasikan OAP secara adil,” tegas Yohanis.
Pernyataan itu sekaligus menjadi sorotan tajam terhadap dugaan praktik nepotisme dan dominasi jaringan tertentu dalam pengisian jabatan strategis di tubuh Bank Papua. LIRA Papua menilai kondisi tersebut dapat memicu hilangnya kepercayaan publik terhadap komitmen keberpihakan kepada masyarakat asli Papua.
Tak hanya itu, Yohanis juga mendesak Gubernur Papua agar tetap konsisten menjalankan amanat Otonomi Khusus dalam setiap kebijakan strategis daerah, terutama di sektor ekonomi dan perbankan.
Ia menilai, Otsus seharusnya menjadi instrumen nyata untuk memperkuat posisi OAP dalam pengambilan keputusan dan penguasaan sektor-sektor vital daerah, bukan sekadar jargon politik atau kebijakan administratif di atas kertas.
“Gubernur harus taat asas Otsus. Semangat Otsus itu jelas, yaitu memberikan afirmasi dan ruang seluas-luasnya bagi Orang Asli Papua untuk terlibat dan memimpin di sektor strategis,” tambahnya.
LSM LIRA Papua juga mengingatkan bahwa pengelolaan lembaga keuangan daerah seperti Bank Papua memiliki dampak besar terhadap arah pembangunan ekonomi masyarakat Papua. Karena itu, transparansi, profesionalisme, dan keberpihakan terhadap OAP dinilai tidak bisa ditawar.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Papua maupun manajemen Bank Papua terkait kritik dan tuntutan yang disampaikan LSM LIRA Papua. (**)
