SERUIPOS.COM | Pemerintah Provinsi Papua resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Otonomi Khusus Tahun 2027 sebagai forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.
Forum tersebut dibuka langsung oleh Matius D. Fakhiri, didampingi Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen, di Suni Hotel Abepura, Kamis (30/4/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota guna mempercepat pembangunan di Tanah Papua, sekaligus memastikan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) berjalan tepat sasaran.
Berbagai pemangku kepentingan turut hadir, antara lain perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), anggota DPD RI, Forkopimda Papua, para bupati dan wali kota se-Papua, serta unsur Komite Eksekutif dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Otsus), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat.
Yapen Tegaskan Komitmen Kawal Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menegaskan komitmennya dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan pusat. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Bupati Roi Palunga dalam forum tersebut.
Roi Palunga hadir bersama jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan staf teknis, sebagai bentuk keseriusan daerah dalam mengawal integrasi program pembangunan, khususnya dalam kerangka Otonomi Khusus.
Kehadiran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen ini mempertegas peran daerah dalam memastikan kebijakan pembangunan tidak hanya terencana dengan baik, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Fokus Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan
Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa tema pembangunan tahun 2027 adalah “Integrasi kesejahteraan sosial untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.”
Fokus kebijakan diarahkan pada:
- Penguatan tata kelola pemerintahan
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
- Pengembangan ekonomi lokal
- Pemerataan pembangunan antarwilayah
Dalam arahannya, Matius Fakhiri menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan agar setiap kebijakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Musrenbang ini harus menjadi ruang penyelarasan yang efektif, sehingga setiap program yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan di Papua,” ujarnya.
Tantangan dan Target Pembangunan
Secara makro, Pemerintah Provinsi Papua mencatat tren positif melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan angka kemiskinan. Namun, pertumbuhan ekonomi masih fluktuatif dan ketimpangan antarwilayah belum sepenuhnya teratasi.
Di sisi fiskal, pendapatan daerah juga masih menghadapi tekanan dan bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah mendorong penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kualitas belanja daerah.
Adapun prioritas pembangunan tahun 2027 meliputi:
- Penguatan tata kelola pemerintahan
- Peningkatan kualitas SDM
- Stabilitas keamanan
- Pengembangan ekonomi terpadu
- Pembangunan infrastruktur konektivitas
Pemerintah Provinsi Papua menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,27 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 17,51 persen, serta peningkatan IPM pada tahun 2027.
Arah Otonomi Khusus Papua
Dalam konteks Otonomi Khusus, pembangunan Papua berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 serta Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041.
Kebijakan ini difokuskan pada percepatan kesejahteraan masyarakat menuju Papua yang sehat, cerdas, dan produktif, melalui kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Musrenbang RKPD dan Otonomi Khusus Papua 2027 menjadi pijakan penting dalam memastikan arah pembangunan yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat sinergi lintas pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat Papua. (**)
Penulis: Redaksi
