SERUIPOS.COM | Dalam momentum Hari Kebebasan Pers Sedunia3 Mei 2026, Mark Imbiri melontarkan kritik keras terhadap praktik jurnalisme yang dinilainya semakin menjauh dari fungsi kontrol sosial.
Ia secara tegas mengingatkan wartawan agar tidak terjebak menjadi “corong pemerintah” dengan hanya memproduksi berita seremonial dan narasi positif dari kantor-kantor pemerintahan.
“Wartawan jangan hanya cari berita manis di kantor pemerintah. Turun ke lapangan, lihat langsung kesusahan masyarakat,” kata Mark di Serui. Minggu 3/5/2026.
Ia menilai lemahnya peliputan kritis terhadap program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan, dan Koperasi Merah Putih telah menciptakan ruang gelap dalam transparansi publik.
Menurutnya, jurnalis justru harus berada di garis depan untuk mengawasi implementasi program tersebut, termasuk berani mengungkap persoalan mendasar yang selama ini diabaikan.
“Jangan takut ulas masalah MBG, Koperasi Merah Putih, dan Kampung Nelayan. Kalau wartawan diam, siapa lagi yang kontrol?” ujarnya.
Mark secara khusus menyoroti persoalan status tanah dalam pembangunan Kampung Nelayan yang dinilainya rawan konflik, terutama di Papua yang memiliki kompleksitas hak ulayat.
“Harus berani cek status tanah yang dihibahkan atau apa ? Banyak konflik di Papua berakar dari masalah ulayat. Ini fakta, dan wartawan wajib bongkar,” tegasnya.
Ia juga mengkritik keras sikap sebagian media yang memilih “main aman” karena faktor kedekatan atau kerja sama dengan pemerintah.
“Jangan karena sudah kerja sama lalu takut muat berita yang kontra. Itu bukan jurnalisme, itu kompromi. Kalau begitu, fungsi kontrol pers hilang total,” kata Mark.
Sebagai mantan jurnalis investigasi yang kini bertugas sebagai aparatur sipil negara di Kabupaten Kepulauan Yapen, Mark menilai keberanian dan independensi adalah fondasi utama profesi wartawan.
Ia menegaskan, kebebasan pers tidak boleh hanya menjadi slogan tahunan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja jurnalistik yang tajam, kritis, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Kalau pers tidak berani, maka publik yang dirugikan,” ujarnya. (**)
