SERUIPOS.COM — Anggota Majelis Rakyat Papua Papua Barat Daya, Selly Kareth, melontarkan bantahan keras terhadap pernyataan Paul Finsen Mayor, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang menyerukan pembubaran MRP melalui media sosial.
Dalam siaran langsung di Facebook, Selly menilai sikap senator tersebut tidak mencerminkan etika pejabat publik karena kritik terhadap lembaga negara disampaikan tanpa melalui mekanisme resmi.
“Yang bersangkutan pejabat publik. Seharusnya tahu mekanisme kelembagaan, bukan hanya mengeluarkan pernyataan di media sosial,” kata Selly dalam klarifikasinya.
Ia menegaskan hingga saat ini Paul Finsen Mayor tidak pernah mengajukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan MRP Papua Barat Daya, meskipun secara geografis kantor lembaga tersebut sangat dekat.
“Kantor MRP hanya sekitar beberapa menit dari rumahnya. Tapi sampai sekarang tidak pernah ada surat untuk RDP. Yang ada justru koar-koar di TikTok untuk bubarkan MRP,” ujarnya, (20/3/2026).
Selly menyebut dirinya harus berkomentar kepublik karena dirinya malah diserang balik dengan kecaman laporan Polisi.
Bermula dari komentar yang ia tulis di media sosial. Ia menegaskan komentar tersebut tidak menyebut nama maupun lembaga tertentu.
Namun, komentar itu justru memicu reaksi dari pihak Senator Paul Finsen Mayor yang merasa tersinggung hingga muncul ancaman pelaporan ke kepolisian.
“Saya tidak menyebut nama dan lembaga, tapi malah saya yang diserang dan mau dilaporkan. Karena itu saya klarifikasi terbuka supaya publik tahu,” katanya.
MRP Siap Dikritik, Tapi Ada Mekanismenya
Selly menegaskan MRP Papua Barat Daya tidak menutup diri terhadap kritik. Namun ia menilai kritik harus disampaikan melalui jalur kelembagaan, bukan melalui konten media sosial yang dinilai merendahkan institusi.
“Kami siap dikritik dan dievaluasi, tapi harus lewat mekanisme lembaga. Bukan hanya live TikTok lalu menyampaikan pendapat yang menjatuhkan martabat lembaga dan SDM MRP,” tegasnya.
Polemik ini dipicu kritik keras Paul Finsen Mayor terhadap kinerja MRP. Dalam pernyataan yang beredar di media sosial, senator tersebut mempertanyakan kapasitas sumber daya manusia di lembaga tersebut dan menyebut MRP kamu baca buku, baca aturan jangan “lihat uang saja” tanpa kerja nyata bagi masyarakat.
Polemik Makin Memanas
Saling serang antara pejabat publik ini memperlihatkan polemik serius di ruang publik Papua Barat Daya dan juga Papua pada umumnya. Kritik terhadap lembaga representasi adat yang disampaikan melalui media sosial kini berujung pada tudingan saling menjatuhkan.
Hingga kini belum ada tanda kedua pihak akan duduk dalam forum resmi untuk membahas persoalan tersebut secara kelembagaan. (**)
