SERUIPOS.COM – Rencana pembangunan Bandar Antariksa (Spaceport) di Pulau Biak sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional terus menjadi perhatian berbagai kalangan. Selain dinilai membuka peluang besar bagi kemajuan teknologi dan perekonomian Indonesia, proyek tersebut juga memunculkan sejumlah pertanyaan terkait dampak lingkungan, sosial, serta keterlibatan masyarakat adat Papua.
Pandangan tersebut disampaikan Pemuda Adat Saireri, Benyamin Wayangkau, dalam sebuah tulisan yang diterima SERUIPOS.COM, Sabtu (28/6/2026).
Menurut Benyamin, secara geografis Pulau Biak memiliki posisi yang sangat strategis. Selain berada di dekat garis khatulistiwa yang dinilai ideal untuk peluncuran roket dan satelit, Biak juga memiliki nilai historis penting sejak Perang Dunia II karena pernah menjadi basis militer strategis di kawasan Pasifik.
Ia menilai lokasi tersebut memberikan keuntungan besar bagi Indonesia dalam membangun kemandirian teknologi antariksa sekaligus berpotensi menjadikan Biak sebagai pusat peluncuran satelit di kawasan Asia Pasifik.
“Apabila dikelola dengan baik, proyek ini dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi, mendorong pembangunan infrastruktur, serta mempercepat penguasaan teknologi antariksa nasional,” tulis Benyamin.
Namun demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya melihat aspek ekonomi dan teknologi semata.
Menurutnya, berbagai potensi dampak lingkungan perlu dikaji secara komprehensif melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), termasuk kemungkinan perubahan ekosistem pesisir, hutan, terumbu karang, hingga risiko jatuhnya serpihan roket (debris) di wilayah perairan sekitar Biak, Supiori, Waropen maupun Kepulauan Yapen.
Selain persoalan lingkungan, Benyamin juga menyoroti aspek sosial yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah sejak awal pelaksanaan proyek.
Ia mempertanyakan sejauh mana keterlibatan Orang Asli Papua dalam pembangunan spaceport tersebut, baik pada sektor konstruksi, teknologi, maupun tenaga kerja profesional.
“Berapa besar SDM Orang Asli Papua yang sudah siap dan akan terserap dalam proyek ini? Seberapa besar keterlibatan mereka dalam sektor teknologi dan konstruksi pendukung?” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar mampu mengantisipasi potensi meningkatnya arus migrasi ke wilayah adat yang dapat memicu persoalan sosial apabila tidak dikelola secara baik.
Menurut Benyamin, seluruh proses kerja sama pembangunan bandar antariksa harus dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat adat serta memperhatikan prinsip perlindungan hak-hak masyarakat lokal.
Ia berharap anggota DPR Papua dari jalur pengangkatan adat maupun Majelis Rakyat Papua (MRP) ikut mengawal seluruh tahapan pelaksanaan proyek, mulai dari proses perencanaan, kerja sama, hingga operasional nantinya.
Benyamin menilai keberhasilan pembangunan Spaceport Biak tidak hanya diukur dari keberhasilan peluncuran satelit, tetapi juga dari sejauh mana manfaat ekonomi, sosial, dan teknologi benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua, khususnya masyarakat adat di wilayah Saireri.
Hingga kini, pemerintah pusat melalui instansi terkait terus mempersiapkan pembangunan Bandar Antariksa Biak sebagai salah satu proyek strategis nasional, dengan tetap menekankan pentingnya pemenuhan seluruh persyaratan lingkungan, regulasi, dan konsultasi kepada masyarakat sebelum proyek memasuki tahap operasional.
(Redaksi SERUIPOS.COM)
