Serui Pos – Masyarakat adat Byak kembali bersuara. Mereka menolak dan memprotes sejumlah rencana implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah adat Byak.
Yang jadi masalah: negara justru lamban dan terkesan tidak peduli.
DPW LSM Lira Papua melalui Sekertaris Wilayah Yohanis Wanane menegaskan, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Pemerintah Provinsi Papua, hingga wakil rakyat Papua di DPR RI dan DPD RI terlihat “malas tahu” dan tidak serius memediasi konflik yang makin memanas.
“Masyarakat adat terus menuntut hak, tapi seperti tidak didengar. Ada persoalan yang belum dimediasi dengan baik,” tegas Wanane.
Ironisnya, ketika pemerintah dan wakil rakyat diam, Dewan Gereja justru tampil sebagai jembatan aspirasi masyarakat. Gereja lagi-lagi menanggung beban yang seharusnya dipikul negara.
Lira Papua mendesak wakil rakyat Papua dari Gerindra, PDI-P, NasDem, serta senator DPD RI dapil Papua untuk turun tangan. Gunakan kewenangan parlemen untuk memanggil lembaga negara yang hari ini berselisih paham dengan masyarakat adat.
Yang paling menyakitkan: masyarakat adat Byak seolah dibiarkan beradu keabsahan wilayah dengan institusi negara. Padahal seharusnya negara hadir menjamin hak masyarakat adat, bukan membiarkan mereka bertarung sendiri.
Wanane mengingatkan, masyarakat adat Byak sudah hidup berabad-abad mendiami Pulau Byak, jauh sebelum integrasi Irian Barat ke Indonesia terjadi beberapa puluh tahun lalu.
Lira Papua menegaskan, pemilik hak ulayat di wilayah terdampak PSN wajib dilibatkan dalam kesepakatan. Jika tidak, maka PSN hanya akan melahirkan luka baru dan berpotensi memicu benturan masyarakat dengan negara.
Pembangunan harus memanusiakan manusia, bukan menyusahkan manusia !
