Serui Pos – Bagi sebagian orang, kekuasaan adalah tujuan akhir. Namun bagi Frans Kaisiepo, jabatan di bawah bendera penjajah justru dianggap sebagai penghinaan terhadap martabat bangsanya. Ia memilih jalan yang tidak mudah: berdiri di sisi Republik, saat pilihan itu berarti penjara, pengasingan, bahkan ancaman nyawa.
Salah satu momen paling menentukan terjadi pada Konferensi Malino, Sulawesi Selatan, tahun 1946. Forum ini digagas pemerintah kolonial Belanda untuk merancang Negara Indonesia Timur (NIT). Dalam agenda tersebut, Belanda berupaya memisahkan Papua dari Republik Indonesia yang baru diproklamasikan.
Di konferensi itu, Frans Kaisiepo ditawari posisi strategis agar Papua masuk dalam skenario politik Belanda. Namun tawaran itu ia tolak mentah-mentah. Di hadapan peserta konferensi, Frans menyampaikan sikap tegas: Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia.
Penolakan itu bukan sekadar pernyataan emosional. Frans Kaisiepo kemudian dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan istilah IRIAN, akronim dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Istilah ini menjadi simbol perlawanan politik dan diplomatik rakyat Papua terhadap upaya Belanda mempertahankan kekuasaannya.
Di tanah kelahirannya, Biak, perjuangan Frans tidak berhenti di forum politik. Ketika pengibaran Merah Putih dilarang keras oleh pemerintah kolonial, ia secara diam-diam mengoordinasikan gerakan rakyat agar tetap setia pada Proklamasi 17 Agustus 1945.
Aktivitas tersebut membuatnya berulang kali berhadapan dengan aparat kolonial. Karena konsistensinya membela NKRI, Frans Kaisiepo ditangkap, dipenjara, dan diasingkan ke berbagai daerah terpencil. Risiko nyawa bukan sekadar ancaman, melainkan kenyataan yang ia terima dengan sadar.
Di wilayah adat Saireri, termasuk Kepulauan Yapen, nama Frans Kaisiepo juga dikenal sebagai simbol perjuangan politik Papua yang memilih jalan Indonesia. Jejak gagasannya tentang persatuan Papua dengan NKRI menjadi rujukan penting bagi banyak tokoh dan masyarakat di pesisir utara Papua, terutama di Biak, Supiori, Waropen, hingga Yapen.
Secara historis, kawasan Kepulauan Yapen merupakan bagian dari jalur pergerakan rakyat pesisir yang memiliki hubungan erat dengan Biak, baik secara budaya, pergaulan sosial, maupun jaringan politik pada masa kolonial. Karena itu, pengaruh perjuangan Frans Kaisiepo tidak hanya berhenti di Biak, tetapi turut mengalir ke wilayah-wilayah sekitar, termasuk Serui dan kampung-kampung di Yapen.
Bagi masyarakat Yapen, semangat Frans Kaisiepo dipahami sebagai pesan tentang keberanian mengambil sikap. Ia menjadi contoh bahwa Papua punya tokoh besar yang menolak dipisahkan oleh kepentingan kolonial, serta memilih berdiri di garis depan demi masa depan rakyat.
Tekanan, pengasingan, dan jeruji besi tidak pernah mengubah pendiriannya. Justru dari situlah reputasinya sebagai nasionalis Papua semakin kuat. Ia menjadi simbol bahwa di Papua ada tokoh yang memilih Republik bukan karena keuntungan, tetapi karena keyakinan.
Ketika Papua akhirnya bergabung secara resmi dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dipercaya memimpin daerah tersebut sebagai Gubernur Irian Barat pada periode 1964 hingga 1973. Kepercayaan itu menjadi pengakuan atas perjuangannya sejak masa kolonial.
Meski menduduki jabatan tinggi, Frans dikenal hidup sederhana dan dekat dengan rakyat. Tidak ada catatan kemewahan yang melekat pada namanya. Bagi Frans, jabatan bukan alat memperkaya diri, melainkan sarana pengabdian atas pilihan yang telah ia ambil sejak awal: setia pada Indonesia, apa pun risikonya.
Hari ini, mengenang Frans Kaisiepo bukan sekadar mengulang sejarah. Bagi masyarakat Kepulauan Yapen dan seluruh wilayah Saireri, ini adalah pengingat bahwa Papua memiliki pahlawan besar yang menolak dijadikan alat penjajah, dan memilih berdiri bersama bangsa Indonesia—bahkan ketika harga yang harus dibayar adalah kebebasan dirinya sendiri.
