Serui Pos – Kehadiran Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) dalam pagelaran makan sumbang yang digelar Klasis Port Numbay bersama jajaran pimpinan Sinode GKI di Tanah Papua mendapat respons tegas dari LSM Lira Provinsi Papua.
Sekretaris Wilayah Lira Papua, Yohanis Wanane, menyambut positif momen tersebut dan menyebutnya sebagai sinyal kuat bahwa rekonsiliasi mulai berjalan, setelah tensi politik Pilkada yang sempat memanas.
“Rekonsiliasi sementara sedang terjadi. Atas perantaraan Roh Tuhan maka pertemuan itu dapat terjadi,” kata Wanane kepada media.
Wanane menegaskan, kehadiran MDF bukan sekadar formalitas. Ia menilai MDF telah menempatkan diri pada posisi yang tepat sebagai pemimpin Papua, yakni pemimpin bagi seluruh warga negara Indonesia yang hidup di Provinsi Papua tanpa membedakan pilihan politik.
Lira Papua juga menilai momentum ini sebagai bentuk kasih Tuhan bagi Papua, khususnya bagi Pemerintah Provinsi Papua dan Sinode GKI di Tanah Papua. Wanane menyebut MDF memiliki ikatan emosional dengan GKI karena dilahirkan oleh seorang perempuan GKI.
Menurutnya, kehadiran MDF dalam kegiatan makan sumbang untuk pembangunan Kantor Klasis Port Numbay menjadi simbol yang sangat jelas bahwa perbedaan pilihan politik seharusnya sudah selesai setelah MDF-AR ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Wanane mengingatkan, GKI sebagai gereja sulung di Tanah Papua memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan visi dan misi Kristus, serta menjadi penjaga moral dan pemersatu umat, termasuk dalam menjaga ruang publik dari narasi perpecahan.
Karena itu, Wanane menegaskan agar semua pihak berhenti menjadikan kehadiran MDF dalam kegiatan gereja sebagai bahan provokasi. Ia menilai sebagian konten yang beredar di media sosial justru sengaja dibuat untuk kepentingan monetisasi dan mencari penonton.
“Jangan lagi jadikan momen ini sebagai isu untuk konten. Tujuannya hanya viewers, monetisasi, lalu membuka kembali luka politik pra dan pasca Pilgub,” tegasnya.
Ia menilai narasi semacam itu berbahaya karena berpotensi merusak harmonisasi antara pemerintah dan gereja, bahkan memicu kembali ketegangan politik yang sempat terjadi pada masa Pilkada.
Wanane menyebut momentum kebersamaan antara MDF, Sinode GKI Tanah Papua, dan Klasis Port Numbay adalah tampilan terbaik bagi Papua dalam bulan ini. Ia menilai momen itu seharusnya dipelihara sebagai tonggak pemersatu, bukan dibakar ulang oleh kepentingan politik.
Di sisi lain, Lira Papua mendorong agar Sinode GKI Tanah Papua mengambil peran lebih jauh, bukan hanya sebagai tuan rumah kegiatan, tetapi juga sebagai fasilitator mediasi antara MDF dan BTM.
Lira Papua berharap tidak ada lagi sekat “01 dan 02” di Papua. Wanane menekankan, yang dibutuhkan saat ini adalah rekonsiliasi sesama anak Papua—adik dan kaka—agar pembangunan berjalan dan pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara optimal.
“Papua harus dilayani secara maksimal. Baik lewat Tri Panggilan Gereja, maupun lewat pelayanan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi Papua,” pungkasnya.
