Serui Pos – Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) 2025 kepada Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, Kamis (12/3/2026).
Penyerahan laporan dilakukan langsung oleh Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin bersama jajaran anggota Bawaslu dalam pertemuan di ruang kerja gubernur di Jayapura.
Hardin mengatakan laporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas lembaga pengawas pemilu dalam penggunaan dana hibah yang dialokasikan untuk pelaksanaan PSU di Papua pada 2025.
“Laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah PSU 2025 sudah kami selesaikan dan hari ini kami sampaikan langsung kepada Pak Gubernur. Beliau menerima laporan tersebut dengan baik,” kata Hardin kepada wartawan.
Selain menyerahkan laporan keuangan, Bawaslu Papua juga menyampaikan kebutuhan penguatan kelembagaan, terutama terkait ketersediaan kantor permanen bagi Bawaslu provinsi.
Menurut Hardin, selama ini Bawaslu Papua masih menghadapi keterbatasan fasilitas kelembagaan, termasuk belum tersedianya lahan untuk pembangunan kantor sendiri.
“Dalam kesempatan itu kami juga menyampaikan kebutuhan kelembagaan, khususnya terkait kantor Bawaslu Provinsi Papua,” ujarnya.
Merespons hal tersebut, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri disebut memberikan sinyal dukungan dengan membuka kemungkinan penyediaan lahan tanah untuk pembangunan kantor Bawaslu Papua.
“Pak Gubernur bahkan menyampaikan bahwa paling tidak tanah untuk kantor Bawaslu Papua bisa dibantu terlebih dahulu,” kata Hardin.
Ia menilai respons tersebut menjadi dukungan penting bagi penguatan lembaga pengawas pemilu di Papua, terutama dalam menunjang tugas pengawasan pemilu dan pemilihan di daerah.
“Beliau juga menyampaikan bahwa apa yang bisa dibantu akan diupayakan sebaik mungkin. Itu menjadi dukungan yang sangat berarti bagi kami,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Hardin didampingi sejumlah anggota Bawaslu Papua, antara lain Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Yofrey Kebelen, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Amandus Situmorang, serta Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Jacob Paisei.
Turut hadir pula Kepala Sekretariat Bawaslu Papua Benediktus Wahon bersama sejumlah pejabat di lingkungan Bawaslu Provinsi Papua.
Penyerahan laporan hibah PSU tersebut menegaskan komitmen Bawaslu Papua dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi di Papua. (**)
