SERUIPOS.COM | JAYAPURA – Lumbung Informasi Rakyat (LiRA) Papua mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghentikan pola pikir yang hanya berorientasi pada percepatan pembangunan sekitar 13.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia tanpa terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan tersebut disampaikan menyusul dugaan kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG di Kabupaten Jayapura yang dinilai menjadi alarm serius bagi pemerintah. LiRA Papua menilai peristiwa itu tidak boleh dipandang sebagai insiden yang berdiri sendiri, melainkan momentum untuk mengaudit seluruh tata kelola program MBG.
Sekretaris LiRA Papua, Yohanis Yulius Wanane, menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak boleh hanya diukur dari banyaknya dapur yang berhasil dibangun.
“Kami tidak sedang berhadapan dengan persoalan membangun dapur. Kita sedang membangun masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu, yang harus dibangun bukan hanya dapurnya, tetapi sistem pengawasan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitasnya,” tegas Yohanis.
Menurut LiRA Papua, semakin besar ekspansi pembangunan SPPG, semakin besar pula tanggung jawab negara dalam memastikan keamanan pangan, kualitas bahan baku, distribusi yang tepat waktu, hingga pengawasan penggunaan anggaran.
“Target 13.000 dapur hanyalah instrumen, bukan tujuan akhir. Tujuan sebenarnya adalah memastikan setiap anak menerima makanan yang sehat, aman, bergizi, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.
LiRA Papua meminta BGN melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh SPPG yang telah beroperasi sebelum memperluas pembangunan secara nasional. Evaluasi tersebut dinilai harus mencakup standar keamanan pangan, sanitasi dapur, kualitas bahan baku, kapasitas tenaga pengelola, distribusi, mekanisme pengawasan, keterbukaan informasi, hingga sistem pertanggungjawaban apabila terjadi persoalan di lapangan.
Selain itu, LiRA Papua menilai tata kelola penyimpanan dan distribusi MBG perlu didesain ulang agar tidak terus melahirkan persoalan yang mencoreng tujuan baik program tersebut.
Papua Butuh Pendekatan Khusus
LiRA Papua juga mengingatkan pemerintah pusat agar tidak menyeragamkan pola pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia. Menurut organisasi tersebut, Papua memiliki tantangan geografis, infrastruktur, pola konsumsi pangan lokal, hingga karakteristik sekolah yang berbeda dengan daerah lain.
“Papua memiliki karakter yang berbeda. Jangan sampai desain kebijakan dibuat seragam dari pusat, tetapi pelaksanaannya dipaksakan sama di semua wilayah. Negara harus memberikan ruang bagi model yang sesuai dengan kondisi Papua,” ujar Yohanis.
LiRA menilai pendekatan yang terlalu tersentralisasi justru berpotensi menimbulkan persoalan baru ketika diterapkan di wilayah dengan kondisi geografis yang berat dan akses distribusi yang terbatas.
Tawarkan Model MBG Berbasis Sekolah
Sebagai solusi, LiRA Papua menawarkan konsep Model MBG Berbasis Sekolah Papua kepada BGN. Dalam konsep tersebut, sekolah tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai pusat pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program.
Model itu diyakini mampu memperpendek rantai distribusi makanan, meningkatkan pengawasan, sekaligus membuka ruang pemanfaatan pangan lokal yang sesuai dengan kondisi daerah.
“Kami siap berdiskusi dan menguji Model MBG Berbasis Sekolah secara terbuka. Jika berbasis sekolah, program ini bahkan dapat menjangkau wilayah terpencil dan daerah 3T,” katanya.
LiRA Papua juga mengingatkan bahwa pemenuhan gizi anak tidak cukup hanya mengandalkan menu dasar seperti nasi, telur, dan buah. Pemerintah diminta turut memperhatikan kecukupan nutrisi melalui penguatan kandungan gizi, termasuk mempertimbangkan dukungan suplemen dan vitamin sesuai kebutuhan.
Keselamatan Anak Jangan Dikalahkan Target
Di akhir pernyataannya, LiRA Papua menegaskan bahwa program MBG merupakan kebijakan strategis yang patut didukung, namun pelaksanaannya harus dibangun di atas sistem yang kuat, transparan, dan adaptif terhadap kondisi daerah.
“Kalau pemerintah serius membangun generasi emas, mari kita mulai dengan membangun sistem MBG yang aman, transparan, partisipatif, dan sesuai karakter daerah. Jangan sampai karena mengejar target dapur, kita justru mengabaikan keselamatan anak-anak,” pungkas Yohanis Wanane.
LiRA Papua berharap evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di Papua menjadi bagian dari pembenahan nasional. Organisasi tersebut menilai setiap langkah ekspansi program harus diiringi penguatan sistem pengawasan, karena satu kesalahan dalam penyelenggaraan makanan bagi anak-anak bukan sekadar angka statistik, melainkan menyangkut keselamatan dan masa depan generasi bangsa.
(Redaksi SERUIPOS.COM)
