WARARI, SERUIPOS.COM — Pemerintah Kampung Warari, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, menggelar Musyawarah Kampung (Muskam) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Serbaguna Jemaat Hermon Warari tersebut dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Distrik Anotaurei, Marthen F. Payai, S.E., dan dihadiri Pemerintah Kampung Warari, Ketua dan anggota Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, ibu-ibu PKK, masyarakat serta Khabinkamtibmas Kampung Warari.
Muskam menjadi forum masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan menentukan arah pembangunan kampung yang akan menjadi dasar penyusunan program Tahun Anggaran 2027.
Dalam sambutannya, Marthen F. Payai menegaskan bahwa setiap program yang diusulkan harus benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat dan disusun berdasarkan skala prioritas.
Ia juga mengingatkan Pemerintah Kampung agar melakukan evaluasi terhadap program tahun sebelumnya, terutama kegiatan yang belum terlaksana namun masih dinilai penting bagi masyarakat.
“Program yang disusun harus melihat kebutuhan masyarakat dan hasil evaluasi program sebelumnya. Apa yang belum terlaksana tetapi masih menjadi kebutuhan prioritas dapat kembali diusulkan,” demikian penekanannya dalam musyawarah tersebut.
Penyusunan RKPK Masih Mengacu Pagu Tahun Sebelumnya
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Program P3MD Kabupaten Kepulauan Yapen, Sonya Pangkali, menjelaskan tahapan penyusunan RKPK Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, penyusunan program sementara masih menggunakan prioritas serta alokasi anggaran tahun sebelumnya sebagai acuan karena regulasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa dan besaran alokasi Dana Desa Tahun 2027 belum ditetapkan.
Dalam pembahasan sementara, Kampung Warari menggunakan acuan anggaran sekitar Rp524.459.000.
Sonya menjelaskan, proses penyusunan RKPK dimulai dari musyawarah kampung dan evaluasi terhadap program yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK).
Program yang belum terlaksana tetapi masih dianggap penting dapat kembali dimasukkan dalam rencana Tahun 2027, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan masyarakat.
Usulan tersebut kemudian akan dikelompokkan berdasarkan sumber pembiayaan. Program yang dapat dibiayai melalui Dana Desa akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran, sedangkan program dengan kebutuhan anggaran besar dapat menjadi bahan pembahasan pada Musrenbang Distrik.
Libatkan Perempuan dalam Tim Penyusun
Sonya juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kampung nantinya menetapkan Tim Penyusun RKPK dan APB Kampung yang bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.
Sekretaris Kampung menjadi ketua tim dengan melibatkan Bamuskam dan aparat kampung. Tim tersebut beranggotakan paling sedikit tujuh orang dan paling banyak 11 orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
Tim bersama pendamping juga akan melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan terhadap usulan pembangunan untuk memastikan lokasi, kebutuhan serta volume kegiatan sebelum dimasukkan ke dalam rancangan RKPK.
Setelah regulasi dan alokasi anggaran Tahun 2027 ditetapkan, seluruh usulan akan disesuaikan kembali dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
19 Program Disepakati dalam Muskam Warari
Dalam musyawarah tersebut, Kampung Warari menetapkan 19 usulan program yang menjadi bahan penyusunan RKPK Tahun Anggaran 2027.
Penetapan dilakukan Ketua Bamuskam Warari, Anthon Abaa, berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama.
Adapun 19 usulan tersebut meliputi:
- Operasional Kampung sebesar 3 persen.
- Penyusunan dokumen keuangan kampung.
- Pelaksanaan Musyawarah Kampung.
- Siskeudes Cloud.
- Ketahanan pangan.
- Posyandu.
- PKK.
- PAUD.
- Keagamaan.
- Pemuda.
- Pemutakhiran Data Indeks Desa (ID).
- Penyusunan profil kampung.
- Penanggulangan bencana.
- Rabat beton.
- Drainase.
- Air bersih.
- Bronjong.
- Bantuan Siaga Bencana (Tagana) sebesar Rp3 juta.
- Pendidikan berupa bantuan beasiswa bagi siswa akhir studi.
Dari 19 usulan tersebut, terdapat dua prioritas pembangunan infrastruktur yang menjadi perhatian utama Kampung Warari, yakni pembangunan drainase di RW 002/RT 001 serta pembangunan sarana air bersih berupa sumur di RW 001/RT 001.
Seluruh hasil pembahasan dan usulan tersebut selanjutnya akan diteruskan untuk dibahas pada Musrenbang tingkat Distrik sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan Kampung Warari Tahun Anggaran 2027.
Dorong Ketahanan Pangan dan Penguatan BUM Kampung
Selain infrastruktur, pembahasan juga diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ketahanan pangan diarahkan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, jalan usaha tani hingga irigasi.
Sonya turut mendorong Pemerintah Kampung untuk kembali memperkuat BUM Kampung agar dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat.
Pelayanan dasar seperti pencegahan stunting, air bersih dan sanitasi, PAUD serta kesehatan juga menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan.
Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan unsur masyarakat lainnya diharapkan ikut mengambil peran dalam mendukung pembangunan serta pelayanan masyarakat di tingkat kampung.
Kepala Kampung: Anggaran Terbatas Harus Tepat Sasaran
Kepala Kampung Warari, Thomas Waay, mengatakan Muskam merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan sekaligus menjadi ruang bagi seluruh unsur masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan kampung.
Ia menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kampung, Bamuskam, aparat kampung, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, perwakilan gereja dan masyarakat dapat hadir serta mengikuti proses musyawarah.
Thomas mengatakan, meskipun pagu anggaran Tahun 2027 belum ditetapkan, Pemerintah Kampung menggunakan anggaran Tahun 2026 sekitar Rp524 juta sebagai salah satu dasar penyusunan rencana program.
“Besaran tersebut nantinya akan disesuaikan kembali dengan pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2027, baik apabila mengalami peningkatan maupun penurunan,” jelasnya.
Menurut Thomas, seluruh usulan yang dihasilkan dalam Muskam merupakan program yang disusun berdasarkan kebutuhan dan prioritas masyarakat.
Ia mengakui keterbatasan dana kampung membuat pemerintah belum dapat menjawab seluruh kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap anggaran yang diberikan pemerintah pusat harus dimanfaatkan secara efektif, transparan dan tepat sasaran.
Thomas berharap program yang telah disepakati dapat menjadi dasar pembangunan Kampung Warari yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap seluruh program yang telah dibahas dan disepakati bersama ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung terciptanya pembangunan Kampung Warari yang lebih baik ke depan,” ujarnya.
Dengan ditetapkannya 19 usulan tersebut, Pemerintah Kampung Warari selanjutnya akan menyesuaikan program dengan pagu anggaran resmi Tahun 2027 sebelum masuk pada tahapan perencanaan berikutnya. (**)
Pewarta : Ferry Wayangkau
