SERUIPOS.COM – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LiRA Papua menyambut pembentukan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK) oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Bersamaan dengan itu, LiRA Papua juga mengucapkan selamat atas pelantikan Marsekal (Purn) Donny Ermawan sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia dan Prof. Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.
Sekretaris Wilayah LiRA Papua, Yohanis Wanane, menilai pembentukan BPPK harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan tata kelola pendidikan nasional secara menyeluruh, bukan sekadar menambah struktur birokrasi.
Menurutnya, keberhasilan badan baru tersebut harus diukur dari dampaknya terhadap pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, terutama di wilayah yang masih menghadapi berbagai tantangan seperti Papua.
“LiRA Papua menyampaikan selamat atas pembentukan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan serta pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Namun, keberhasilan lembaga ini nantinya tidak diukur dari banyaknya badan yang dibentuk, melainkan dari seberapa besar dampaknya terhadap pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Papua,” ujar Yohanis.
Ia menjelaskan, BPPK memiliki posisi strategis karena dirancang untuk mengintegrasikan sistem yang membawahi Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, serta memperluas ruang lingkup pembinaan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
LiRA Papua memandang integrasi tersebut sebagai peluang memperkuat pembangunan sumber daya manusia nasional. Namun, pemerintah diminta memastikan agar kewenangan baru itu tidak justru menciptakan birokrasi yang semakin panjang.
“Jangan sampai kita hanya membangun struktur baru, tetapi persoalan lama tetap terjadi. Anak-anak Papua masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kualitas sekolah yang belum merata, keterbatasan tenaga pendidik, dan akses terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas,” tegasnya.
Selain itu, LiRA Papua memberikan perhatian terhadap rencana pemerintah mendirikan 10 Universitas Republik Indonesia. Organisasi tersebut mendorong agar salah satu universitas tersebut dibangun di Tanah Papua sebagai bentuk pemerataan pembangunan pendidikan tinggi.
“Kalau pemerintah benar-benar ingin membangun Indonesia dari pusat hingga daerah, maka 10 Universitas Republik Indonesia tidak boleh hanya dibangun di Pulau Jawa atau kawasan yang sudah maju. Harus ada keberanian politik untuk menempatkan salah satu universitas tersebut di Tanah Papua,” kata Yohanis.
Menurutnya, Papua memiliki kebutuhan besar dalam pengembangan sumber daya manusia sehingga layak menjadi lokasi pembangunan universitas unggulan nasional.
Ia menegaskan, konsep Indonesia Sentris harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan kesempatan setara bagi masyarakat Papua memperoleh akses pendidikan tinggi berkualitas.
“Jangan bicara Indonesia Emas 2045 kalau pembangunan manusia di Papua masih tertinggal. Pembangunan universitas unggulan di Papua harus menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional,” ujarnya.
LiRA Papua juga meminta pemerintah pusat agar kebijakan pendidikan nasional tetap memperhatikan kekhususan Papua serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia asli Papua.
Menurut Yohanis, jika Universitas Republik Indonesia dibangun di Papua, kampus tersebut harus menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang berbasis pada potensi lokal serta menjawab kebutuhan masyarakat Papua.
Selain itu, LiRA Papua turut menyoroti rencana perluasan peran Lembaga Administrasi Negara (LAN), termasuk jika nantinya mencakup pembinaan sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Yohanis menegaskan, penguatan kapasitas SDM BUMN harus dilakukan secara profesional, transparan, berbasis kompetensi, dan tidak menjadi ruang bagi kepentingan politik praktis.
“Kalau ruang lingkup pembinaan diperluas hingga BUMN, maka harus ada sistem yang jelas. Kita ingin melihat adanya meritokrasi, bukan patronase,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, LiRA Papua menyatakan akan terus mengawal kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Organisasi tersebut berharap pemerintah melibatkan pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, dan masyarakat adat Papua dalam perencanaan pembangunan Universitas Republik Indonesia.
“Kalau satu dari 10 Universitas Republik Indonesia dibangun di Papua, itu akan menjadi simbol kuat bahwa pembangunan sumber daya manusia benar-benar dilakukan secara nasional dan berkeadilan. Kami berharap Presiden Prabowo berani mengambil keputusan politik tersebut,” pungkas Yohanis Wanane. (**)
