YAPEN TIMUR, SERUIPOS.COM – Anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Fredrik Samber, melaksanakan hearing bersama masyarakat di Kampung Wabompi, Distrik Yapen Timur, pada Selasa (18/8/2026). Hearing tersebut membahas persoalan pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya kondisi SD Negeri Wabompi yang menjadi perhatian masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Fredrik Samber mendengarkan langsung aspirasi masyarakat terkait keberlangsungan proses belajar mengajar di SD Negeri Wabompi. Masyarakat menyampaikan harapan agar para guru dapat kembali menjalankan tugas dan memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa.
Masyarakat mengungkapkan bahwa setelah pelaksanaan ujian dan kenaikan kelas, hingga pelaksanaan hearing tersebut belum ada guru yang datang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Wabompi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena keberadaan tenaga pendidik sangat menentukan keberlangsungan proses pendidikan bagi anak-anak di kampung.
Masyarakat Minta Guru Kembali Bertugas
Dalam hearing, masyarakat menyampaikan secara tegas bahwa guru harus kembali bertugas dan proses belajar mengajar di SD Negeri Wabompi harus segera berjalan.
Aspirasi tersebut menjadi bagian dari penyelesaian persoalan yang dibahas bersama dalam pertemuan antara DPRK dan masyarakat.
Fredrik Samber menyampaikan bahwa persoalan yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan harus segera diselesaikan dengan mengutamakan kepentingan anak-anak dan masyarakat.
“Guru harus kembali bertugas. Anak-anak tidak boleh kehilangan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Karena itu, kami meminta agar tenaga pendidik segera kembali menjalankan tugasnya di SD Negeri Wabompi,” ujar Fredrik Samber.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut harus diikuti dengan langkah nyata dari pihak terkait agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.
Kepala Sekolah Definitif Segera Ditetapkan
Selain persoalan tenaga pendidik, masyarakat juga menyampaikan kondisi kepemimpinan sekolah. Kepala Sekolah SD Negeri Wabompi yang sebelumnya menjabat secara definitif telah memasuki masa pensiun.
Karena itu, diperlukan segera penetapan kepala sekolah yang baru agar administrasi dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut dapat berjalan secara efektif.
Fredrik Samber meminta Dinas Pendidikan serta Bupati Kepulauan Yapen memberikan perhatian dan segera memproses Surat Keputusan (SK) Bupati bagi Kepala Sekolah definitif yang akan menjalankan tugas di SD Negeri Wabompi.
“Karena kepala sekolah definitif sudah pensiun, maka harus segera ada kepala sekolah yang baru. Kami meminta Dinas Pendidikan dan Bupati dapat segera memberikan SK sehingga kepala sekolah definitif dapat menjalankan tugas dan roda pendidikan di sekolah ini berjalan dengan baik,” tegasnya.
Ia menilai kepastian kepemimpinan sekolah penting untuk mendukung pengelolaan administrasi, koordinasi tenaga pendidik, serta keberlangsungan proses belajar mengajar.
Persoalan Diselesaikan
Hearing yang dilaksanakan pada 18 Agustus 2026 tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung kepada anggota DPRK.
Melalui dialog bersama, persoalan yang berkaitan dengan keberadaan guru dan kepemimpinan SD Negeri Wabompi telah dibahas dan diselesaikan dengan mendorong pihak-pihak terkait mengambil langkah sesuai kewenangannya.
Fredrik Samber menegaskan bahwa DPRK akan terus melakukan pengawasan agar hasil penyelesaian tersebut benar-benar ditindaklanjuti.
“Kami sudah mendengar masyarakat dan persoalan ini sudah kita bicarakan bersama. Yang paling penting sekarang adalah guru kembali bertugas dan pelayanan pendidikan kepada anak-anak harus berjalan. Kami juga akan mendorong agar persoalan kepala sekolah segera mendapat keputusan dari pemerintah daerah,” katanya.
Masyarakat Kampung Wabompi berharap hasil hearing tersebut segera ditindaklanjuti, terutama dengan kembalinya guru ke SD Negeri Wabompi serta ditetapkannya kepala sekolah definitif melalui SK Bupati.
Masyarakat menilai keberadaan guru dan kepala sekolah merupakan kebutuhan mendesak agar proses pendidikan di kampung dapat kembali berjalan secara normal.
Hearing tersebut sekaligus menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen dalam memastikan pelayanan dasar, khususnya pendidikan, dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (**)
