SERUI, KEPULAUAN YAPEN — Wakil Ketua II DPRK Kepulauan Yapen, Djorge Diamon Logianto, meminta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen bergerak cepat melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dampak kabut, kondisi kemarau, serta potensi kebakaran hutan dan lahan.
Permintaan tersebut disampaikan Djorge menyusul kondisi kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua. Ia menilai Kabupaten Kepulauan Yapen perlu meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah pencegahan sejak dini agar tidak menunggu sampai kebakaran terjadi.
Djorge secara khusus meminta Bupati Kepulauan Yapen segera mengumpulkan seluruh kepala distrik untuk menggelar rapat koordinasi dan memberikan arahan khusus terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Yapen.
“Pak Bupati, mengingat kondisi kebakaran hutan yang sedang terjadi di beberapa wilayah Papua, saya mengusulkan agar hari Senin besok Bapak dapat mengumpulkan seluruh Kepala Distrik untuk rapat koordinasi dan memberikan arahan khusus terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Yapen,” ujar Djorge, Minggu (23/8/2026).
Kepala Distrik Diminta Teruskan Imbauan ke Kampung
Menurut Djorge, koordinasi tidak boleh berhenti di tingkat pemerintah kabupaten. Setiap kepala distrik diminta meneruskan arahan tersebut kepada kepala kampung dan masyarakat di wilayah masing-masing.
Langkah ini dinilai penting agar masyarakat di tingkat kampung memahami potensi ancaman kebakaran sekaligus mengetahui langkah pencegahan yang harus dilakukan.
“Mohon setiap Kepala Distrik kemudian meneruskan imbauan tersebut kepada kepala kampung dan masyarakat di wilayah masing-masing,” katanya.
Ia menekankan bahwa seluruh elemen harus membangun kesiapsiagaan sejak dini, terutama menghadapi kondisi kemarau yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran.
Damkar Yapen Diminta Siaga dan Pastikan Peralatan Siap
Selain meminta koordinasi lintas distrik, Djorge juga secara khusus meminta Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Kepulauan Yapen untuk disiagakan menghadapi potensi kebakaran.
Menurutnya, kesiapsiagaan tidak cukup hanya dengan menyiapkan personel. Seluruh peralatan pemadam juga harus dipastikan dalam kondisi baik dan siap digunakan sewaktu-waktu apabila ditemukan titik kebakaran.
“Saya juga meminta agar Damkar Kepulauan Yapen disiagakan. Damkar harus memastikan seluruh peralatan mereka siap, sehingga apabila ada titik kebakaran terjadi, dapat langsung bergerak dan melakukan penanganan,” tegas Djorge.
Ia menilai kecepatan respons sangat penting dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Titik api yang tidak segera ditangani berpotensi meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi lingkungan maupun masyarakat.
Karena itu, Djorge mendorong Damkar untuk melakukan pengecekan kesiapan kendaraan, peralatan pemadaman, personel serta kebutuhan pendukung lainnya sebelum terjadi keadaan darurat.
“Kita jangan menunggu sampai ada kebakaran baru kemudian mengecek peralatan. Dari sekarang semuanya harus dipastikan siap, sehingga ketika ada laporan atau ditemukan titik kebakaran, petugas bisa langsung turun,” ujarnya.
Jangan Menunggu Yapen Terbakar
Djorge mengatakan, langkah pencegahan harus dilakukan lebih awal dan tidak menunggu sampai kebakaran terjadi.
“Kita perlu bergerak cepat, bukan menunggu sampai kebakaran terjadi di Yapen. Mari kita cegah bersama sebelum terjadi,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dapat segera mengambil langkah konkret melalui koordinasi antara pemerintah daerah, distrik, kampung, masyarakat, Damkar, serta instansi terkait lainnya.
Menurutnya, kesiapsiagaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran.
“Jaga Yapen, jaga hutan, jaga kehidupan,” pungkasnya.
Imbauan tersebut disampaikan Djorge Diamon Logianto, Wakil Ketua II DPRK Kepulauan Yapen, di Serui pada 23 Agustus 2026.
Ia berharap langkah cepat tersebut dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Yapen sekaligus memastikan pemerintah dan masyarakat siap menghadapi kemungkinan munculnya titik kebakaran. (**)
