Serui Pos – Penumpukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di pusat kota, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, mulai menuai sorotan masyarakat. Sejumlah dinas dilaporkan mengalami kelebihan pegawai, bahkan ada yang tidak memiliki meja, kursi, maupun pembagian porsi kerja yang jelas.
Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas pelayanan publik, terutama di lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Masyarakat mengeluhkan karena pegawai kerap tidak berada di tempat pada jam kerja pagi.
Salah satu warga, Mama Berta Manitori, menyampaikan kekecewaannya atas situasi tersebut. Ia mengaku sudah beberapa kali datang dari kampung untuk mengurus keperluan administrasi dan mencoba bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda), Wakil Bupati, maupun Bupati, namun kesulitan mendapatkan arahan.
“Pegawai banyak sekali, tapi pagi-pagi tidak siap di tempat. Kami datang dari kampung mau bertemu Sekda, Wakil Bupati dan Bupati. Banyak pegawai tidak berada di kantor,” ujar Mama Berta.
Menurutnya, situasi ini bukan terjadi sekali dua kali. Ia bahkan menyebut setelah apel gabungan setiap hari Senin, sebagian pegawai justru tidak langsung kembali bekerja.
“Sudah beberapa kali Mama datang dan perhatikan. Hari Senin pun selesai apel, banyak pegawai pergi ke warung-warung. Jam 10 atau 11 baru mereka muncul di kantor. Kasihan kami yang dari kampung, harus jalan tanya-tanya bagaimana kami bisa bertemu dan urus urusan kami,” keluhnya.
Selain masalah kedisiplinan, sumber internal menyebutkan adanya ketimpangan distribusi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Beberapa dinas di pusat kota kelebihan pegawai, sementara di distrik-distrik masih kekurangan tenaga teknis dan pelayanan.
Akibatnya, di sejumlah ruangan kantor ditemukan pegawai yang tidak memiliki meja kerja tetap, berbagi kursi, bahkan tidak memiliki tugas harian yang terukur. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait penataan sumber daya manusia di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen.
Namun di tengah keluhan tersebut, ada pula apresiasi dari masyarakat terhadap pelayanan di instansi lain. Muhammad Amirudin (67 tahun) bersama anaknya, Acho, justru memuji kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kepulauan Yapen.
“Dukcapil Yapen kami bisa hubungi mereka lewat WhatsApp. Datang ke kantor, pegawai ada dan langsung melayani kami dengan baik,” ujar Amirudin.
Ia mempertanyakan mengapa pola pelayanan seperti itu tidak diterapkan secara merata, khususnya di Kantor Bupati.
“Kenapa kantor bupati tidak demikian? Kalau bisa diatur seperti Dukcapil, tentu masyarakat tidak akan mengeluh,” tambahnya.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang disiplin dan responsif sangat mungkin diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Masyarakat berharap ada evaluasi menyeluruh, mulai dari penataan ASN, redistribusi pegawai ke distrik yang membutuhkan, hingga penegakan disiplin jam kerja.
Warga menilai, pelayanan publik seharusnya menjadi prioritas utama, terlebih bagi masyarakat kampung yang harus menempuh jarak jauh untuk mengurus administrasi.
“Kami datang bukan untuk jalan-jalan. Kami datang mau urus hak dan kebutuhan kami. Kalau pegawai tidak ada, kami harus bagaimana?” tutup Mama Berta.
Sorotan ini diharapkan menjadi perhatian serius pimpinan daerah agar pelayanan di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat berjalan lebih tertib, disiplin, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. (**)
