Serui Pos – Data terbaru yang dirilis dalam laporan Global Fraud Index mengungkapkan bahwa Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara paling rentan terhadap penipuan di dunia. Fakta ini menjadi peringatan serius bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan maupun informasi menyesatkan yang beredar, terutama melalui media sosial.
Tingginya tingkat kerentanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pesatnya penggunaan teknologi digital, rendahnya literasi keamanan digital, hingga kebiasaan masyarakat yang mudah mempercayai informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.
Senior Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Papua, Mark Imbiri, menyebutkan bahwa data tersebut harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang digital.
Menurut Mark, dalam penelitian yang melibatkan 112 negara di dunia, Indonesia berada pada posisi ke-111 atau peringkat kedua negara paling rentan terhadap penipuan, hanya satu tingkat di bawah Pakistan.
“Indonesia hanya satu tingkat di bawah Pakistan dalam daftar 112 negara yang diteliti. Tingkat kerentanan ini diukur berdasarkan skor 0 sampai 10, di mana semakin tinggi skor menunjukkan semakin besar risiko penipuan,” jelas Mark Imbiri.
Ia menambahkan, Indonesia memperoleh skor 6,53 poin, angka yang dinilai cukup tinggi dibandingkan banyak negara lain di kawasan Asia Pasifik yang telah memiliki sistem perlindungan anti-fraud lebih kuat.
“Indonesia memperoleh skor 6,53 poin, jauh lebih tinggi dibanding banyak negara lain di kawasan Asia Pasifik yang memiliki perlindungan anti-fraud lebih kuat,” ujarnya.
Mark menjelaskan, anti-fraud yang dimaksud adalah berbagai kebijakan, sistem pengawasan, hingga tindakan pencegahan yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kecurangan atau penipuan, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui platform digital.
Berdasarkan laporan tersebut, berikut 10 negara dengan tingkat kerentanan penipuan tertinggi di dunia:
-
Pakistan – 7,48
-
Indonesia – 6,53
-
Nigeria – 6,43
-
India – 6,16
-
Tanzania – 5,49
-
Uganda – 5,38
-
Bangladesh – 5,34
-
Rwanda – 4,92
-
Azerbaijan – 4,89
-
Sri Lanka – 4,76
Fenomena ini juga menjadi perhatian di wilayah Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai isu yang beredar di media sosial kerap dengan cepat memicu reaksi masyarakat sebelum kebenaran informasi tersebut dipastikan.
Tidak jarang informasi yang belum tentu benar langsung menyebar luas melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, dan berbagai media sosial lainnya. Kondisi ini membuat masyarakat rentan menjadi sasaran provokasi, penyebaran hoaks, maupun berbagai bentuk penipuan digital.
Mark Imbiri menilai, karakter masyarakat yang sangat aktif di media sosial perlu diimbangi dengan kemampuan menyaring informasi secara kritis.
“Di Papua kita melihat masyarakat sangat aktif di media sosial. Karena itu penting untuk tidak mudah terpancing isu atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Banyak penipuan maupun provokasi bermula dari informasi yang langsung dipercaya tanpa verifikasi,” katanya.
Ia mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kembali kepada orang lain. Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak mudah terpancing oleh isu yang sengaja dimainkan untuk menciptakan kegaduhan di ruang digital.
Menurutnya, peningkatan literasi digital menjadi langkah penting agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan maupun penyebaran hoaks yang semakin marak di era teknologi saat ini.
“Media sosial harus dimanfaatkan untuk hal positif. Kalau masyarakat lebih kritis dan bijak dalam menerima informasi, maka risiko penipuan maupun provokasi bisa ditekan,” tutup Mark Imbiri. (**)
