Serui Pos – Potensi komoditas kakao di Kabupaten Kepulauan Yapen sebenarnya cukup besar, namun hingga kini belum diimbangi dengan sistem pemasaran yang jelas di tingkat daerah. Ketiadaan penampung hasil panen membuat banyak petani kesulitan menjual kakao kering, sehingga berdampak pada menurunnya semangat masyarakat untuk kembali mengembangkan kebun kakao.
Kondisi ini diungkapkan salah satu petani kakao di Kampung Kainui II, Distrik Angkaisera, Yeret Karubaba. Ia mengaku telah menanam sekitar 500 pohon kakao sejak tahun 2018, namun hingga kini belum ada pembeli tetap atau penampung di wilayah Kepulauan Yapen.
“Kalau mau jual, harus kita bawa ke Jayapura karena di sana ada penampung. Di sini belum ada,” ujarnya, Senin (2/3/2026) kemarin.
Menurutnya, tanaman kakao umumnya mulai berbuah pada usia tiga hingga empat tahun. Komoditas ini sebenarnya berpotensi menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan bagi masyarakat jika dikelola secara serius dan didukung akses pasar yang jelas.
Namun realitas di lapangan justru sebaliknya. Tanpa adanya kepastian pembeli, banyak petani akhirnya memilih tidak lagi fokus merawat kebun kakao mereka.
“Petani sebenarnya semangat untuk berkebun. Tapi karena tidak ada penampung atau pembeli, kebun kakao jadi kurang diperhatikan,” katanya.
Akibatnya, sebagian petani mulai beralih menanam sayuran yang dinilai lebih cepat menghasilkan uang, meski nilai ekonominya tidak sebesar kakao.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Kakao Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen, Gasper Samai, menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi kakao di daerah belum dikelola secara serius.
Menurutnya, pada periode 1985 hingga 2000, kakao pernah menjadi salah satu komoditas unggulan masyarakat di Kepulauan Yapen. Banyak keluarga saat itu mampu membangun rumah dan membiayai pendidikan anak dari hasil kebun kakao.
“Dulu masyarakat hidup dari kakao. Banyak yang bisa bangun rumah dan sekolahkan anak dari kebun,” ujarnya.
Namun memasuki tahun 2000, produksi kakao di Yapen mengalami kemerosotan akibat serangan hama Penggerek Buah Kakao (PBK) yang merusak buah dan menurunkan kualitas produksi.
Meski demikian, Gasper menjelaskan bahwa sejak sekitar tahun 2013, hama tersebut sudah tidak lagi menjadi ancaman utama bagi petani. Persoalan terbesar saat ini justru terletak pada tidaknya adanya sistem pemasaran dan penampung kakao di daerah.
“Kalau ada penampung di Yapen, petani pasti kembali semangat. Masalahnya sekarang tidak ada kepastian pasar,” tegasnya.
Ia menilai, jika pemerintah daerah benar-benar ingin membangkitkan kembali kejayaan kakao di Yapen, maka langkah yang perlu dilakukan tidak hanya pada program penanaman, tetapi juga membangun sistem hilirisasi dan pemasaran di daerah.
Selain itu, Gasper juga mendorong penggunaan bibit unggul jenis Criollo, yang dinilai lebih tahan terhadap hama dan cocok dengan kondisi iklim di Kepulauan Yapen dibandingkan bibit hibrida dari daerah lain seperti Jember maupun Sulawesi.
Menurutnya, pada era 1980-an melalui program pemerintah Proyek Rehabilitasi dan Peremajaan Tanaman Ekspor (PRPTE), kakao di Yapen pernah mencapai masa kejayaan. Saat itu, bibit kakao bahkan didatangkan dari Tanjung Morawa, Medan, Sumatera Utara.
Namun tanpa kebijakan serius untuk membangun rantai pemasaran di daerah, potensi kakao Yapen dikhawatirkan akan terus terabaikan.
“Kalau pemerintah ingin membangkitkan kembali kakao di Yapen, harus mulai dari bibit yang tepat, pembinaan petani, dan yang paling penting menghadirkan penampung di daerah,” pungkasnya.
Di tengah tingginya harga kakao di pasar global saat ini, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar: mengapa potensi kakao di Kepulauan Yapen justru belum mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal. (**)
