SERUIPOS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu program unggulan pemerintah pusat hingga kini belum dirasakan secara menyeluruh oleh murid-murid sekolah di 17 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua.
Di sejumlah wilayah pedalaman dan kepulauan, banyak sekolah masih menunggu realisasi program tersebut, sementara para siswa belum mendapatkan manfaat langsung berupa makanan bergizi gratis sebagaimana yang dijanjikan pemerintah.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai percepatan pelaksanaan MBG di daerah, terlebih setelah mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menyeret pimpinan tertinggi Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program MBG secara nasional.
Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026 menetapkan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, bersama dua mantan wakil kepala BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025-2026. Ketiganya diduga melakukan penyimpangan dalam proses kemitraan yayasan dan pengadaan barang serta jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG.
Penyidik Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa sejumlah yayasan yang menjadi mitra program diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka dan memperoleh keuntungan dari skema yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, terdapat dugaan intervensi dalam proses pengadaan yang menyebabkan kerugian negara.
Di Kabupaten Kepulauan Yapen sendiri, masyarakat berharap kasus hukum yang terjadi di tingkat pusat tidak menghambat pelaksanaan program MBG yang sangat dinantikan oleh para siswa, terutama di wilayah-wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses pangan dan gizi.
Tokoh masyarakat dan orang tua murid berharap pemerintah pusat segera melakukan pembenahan tata kelola program, sekaligus memastikan distribusi manfaat MBG dapat menjangkau seluruh sekolah di 17 distrik tanpa terkecuali.
Program MBG merupakan program nasional yang mulai dijalankan secara bertahap sejak Januari 2025 dengan sasaran utama peserta didik, balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Pemerintah menargetkan program ini menjadi salah satu upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat serta pencegahan stunting di Indonesia.
Hingga kini, masyarakat Kepulauan Yapen menantikan kepastian kapan seluruh sekolah di daerah tersebut dapat menikmati layanan Makan Bergizi Gratis secara merata, di tengah proses hukum yang sedang berlangsung terhadap para mantan petinggi BGN. (**)
