SERUIPOS.COM – Lumbung Informasi Rakyat (LiRA) Papua mendesak Wali Kota Jayapura untuk segera mengevaluasi dan mencabut Surat Keputusan (SK) Penjabat Wali Kota Jayapura yang menyerahkan pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Koya Koso kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jayapura.
LiRA menilai kebijakan tersebut menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas pengelolaan IPLT Koya Koso yang sebelumnya berada di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Sekretaris LiRA Papua, Yohanis Wanane, menegaskan bahwa hasil pemantauan di lapangan menunjukkan kondisi IPLT Koya Koso saat ini jauh dari optimal. Menurutnya, sejak adanya kerja sama antara PDAM dan UPTD, pengelolaan fasilitas sanitasi tersebut justru mengalami kemunduran dan cenderung terbengkalai.
“IPLT Koya Koso saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Kami melihat pengelolaannya tidak berjalan maksimal seperti saat masih berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum melalui UPTD. Pemerintah Kota Jayapura harus segera mengevaluasi kebijakan ini,” tegas Yohanis.
LiRA Papua meminta Wali Kota Jayapura turun langsung meninjau kondisi IPLT dan mengambil langkah konkret dengan mengembalikan pengelolaan fasilitas tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura melalui UPTD yang dinilai memiliki pengalaman dan kompetensi dalam mengelola layanan sanitasi.
Selain menyoroti pengelolaan IPLT, LiRA Papua juga mengungkap adanya persoalan serius pada fasilitas pengolahan limbah lainnya yang berada di kawasan yang sama. Fasilitas milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura yang berfungsi mengolah limbah tinja menjadi pupuk kompos disebut tidak mendapat perhatian yang memadai.
Akibat lemahnya pengawasan, sejumlah peralatan pengolahan limbah dilaporkan hilang diduga dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk pembiaran terhadap aset daerah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan lingkungan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
“Kami sangat menyayangkan hilangnya aset-aset pengolahan limbah yang bernilai ekonomi. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap aset daerah. Pemerintah harus segera melakukan audit dan pengamanan agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Yohanis.
LiRA Papua juga menyoroti minimnya jumlah personel yang bertugas di IPLT Koya Koso. Dari kebutuhan ideal sekitar 15 petugas, saat ini hanya terdapat enam orang yang menjalankan operasional fasilitas tersebut.
Menurut Yohanis, keterbatasan sumber daya manusia tersebut berpotensi menghambat pelayanan pengelolaan lumpur tinja serta mengurangi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor sanitasi dan retribusi pelayanan.
“Kota Jayapura membutuhkan sumber-sumber PAD yang kuat. Pengelolaan IPLT harus dilakukan secara profesional agar pelayanan berjalan maksimal dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, LiRA Papua menilai PDAM Jayapura seharusnya fokus menjalankan tugas pokoknya sebagai penyedia layanan air minum bagi masyarakat, bukan mengelola instalasi pengolahan lumpur tinja.
“PDAM urus saja air minum. Jangan sampai pelayanan air bersih kepada masyarakat terganggu karena harus mengurus septiktank dan lumpur tinja. Ini perlu dievaluasi secara serius oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
LiRA Papua juga mendesak Wali Kota Jayapura untuk mengembalikan seluruh aset operasional IPLT yang saat ini berada di bawah penguasaan PDAM, termasuk tiga unit mobil tangki penyedot tinja dan satu unit kendaraan operasional pick up L300 yang sebelumnya digunakan UPTD.
Menurut LiRA, armada tersebut merupakan fasilitas vital yang sangat dibutuhkan untuk mendukung operasional dan pelayanan IPLT kepada masyarakat.
“Kami meminta Wali Kota Jayapura mengambil langkah tegas. Kembalikan seluruh aset operasional IPLT kepada UPTD agar pelayanan sanitasi dapat berjalan maksimal dan tidak terus mengalami kemunduran,” pungkas Yohanis Wanane. (**)
