SERUIPOS.COM – Anggota DPR Provinsi Papua dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Graha Christie Mambay, turun langsung menyerap aspirasi masyarakat saat melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka reses di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Kegiatan reses tersebut berlangsung di Distrik Yapen Timur, tepatnya di Kampung Mereruni, Selasa siang sekitar pukul 13.25 WIT. Dalam pertemuan bersama masyarakat, legislator yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) VI Yapen–Waropen dan bertugas di Komisi V DPR Papua itu mendengar berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Graha menegaskan bahwa reses merupakan agenda penting bagi anggota legislatif untuk memastikan suara masyarakat dapat sampai ke meja kebijakan.
“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan kami himpun untuk kemudian diperjuangkan melalui lembaga legislatif,” ujarnya di hadapan warga.
Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah isu disampaikan, mulai dari kebutuhan infrastruktur hingga dukungan terhadap aktivitas ekonomi warga.
Salah satu perhatian yang disoroti Graha adalah kondisi para pedagang di sekitar area pelabuhan yang masih berjualan dengan fasilitas terbatas. Ia berencana membantu pembangunan pondok-pondok jualan agar para pedagang memiliki tempat yang lebih layak.
“Kalau ada pondok jualan, masyarakat bisa berjualan lebih nyaman dan terlindung dari panas maupun hujan,” katanya.
Selain menyerap aspirasi masyarakat, Graha juga menunjukkan dukungan terhadap kegiatan keagamaan di wilayah tersebut. Ia menyerahkan bantuan dana untuk mendukung pelaksanaan Sidang Periodik Tahun 2026 Jemaat GKI Peniel Dawai yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.
Usai kegiatan reses di Kampung Mereruni, Graha melanjutkan kunjungan ke Mesjid Al-Istiqomah. Dalam kesempatan tersebut, ia menyerahkan bantuan 50 sak semen secara simbolis guna mendukung proses pembangunan masjid.
Kunjungan reses ini menjadi bagian dari upaya wakil rakyat untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekaligus memastikan aspirasi daerah dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan di tingkat provinsi. (**)
