SERUIPOS.COM – Dampak krisis bahan bakar minyak (BBM) global mulai dirasakan sektor industri di daerah. PT Sinar Wijaya Plywood Industries (SWPI) yang berada di kampung Awunawai, distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, mengambil langkah merumahkan sebagian karyawannya akibat terganggunya pasokan energi dunia.
Kebijakan tersebut tertuang dalam internal memo perusahaan yang ditujukan kepada seluruh karyawan. Dalam memo itu dijelaskan bahwa operasional perusahaan saat ini mengalami kendala serius akibat krisis BBM yang dipicu situasi global, termasuk konflik yang berdampak pada distribusi energi.
Salah satu penyebab utama terganggunya pasokan adalah tertahannya ratusan kapal tanker BBM dari berbagai negara di kawasan Selat Hormuz. Kondisi ini menyebabkan distribusi minyak dan gas, termasuk LNG dan CNG, mengalami hambatan signifikan.
Akibatnya, aktivitas industri di berbagai wilayah, baik di Indonesia maupun di sejumlah negara di Asia dan Eropa, turut terdampak. Banyak perusahaan dilaporkan mengurangi hingga menghentikan operasional karena kelangkaan pasokan serta lonjakan harga BBM.
Manajemen SWPI menyebut keputusan merumahkan karyawan merupakan langkah yang terpaksa diambil demi menjaga keberlangsungan perusahaan di tengah tekanan krisis.
“Ini adalah keputusan berat, namun harus dilakukan agar perusahaan tetap bisa bertahan dalam kondisi yang sangat terbatas,” demikian isi keterangan dalam memo tersebut yang ditandatangani oleh Budiyanto selaku General Support Manager.
Meski demikian, perusahaan memastikan kebijakan ini bersifat sementara. Karyawan yang dirumahkan akan dipanggil kembali setelah kondisi pasokan BBM kembali normal dan stabilitas ekonomi global membaik.
Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada Senin, 30 Maret 2026. Hingga saat ini, belum ada rincian resmi terkait jumlah karyawan yang terdampak.
Langkah yang diambil SWPI menjadi gambaran nyata bagaimana krisis energi global memberikan efek domino hingga ke sektor industri di daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan atau pers rilis resmi dari pihak SWPI, namun beberapa pengakuan karyawan bahwa memang benar ada memo yang beredar dan mereka terima. Minggu, 29/3/2026. (**)
