SERUIPOS.COM | Rencana pengembangan proyek kereta api di Papua kembali menuai sorotan. Sekretaris Aliansi Papua Maju Provinsi Papua, Benyamin Wayangkau, menilai program tersebut perlu dikaji secara mendalam karena berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan konflik sosial, serta belum tentu menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Menurutnya, wacana pembangunan kereta api sebenarnya bukan hal baru. Sejumlah kajian sejak 2014–2015 telah menyebutkan bahwa moda transportasi tersebut belum menjadi prioritas utama bagi Orang Asli Papua (OAP), yang masih menghadapi berbagai keterbatasan layanan dasar.
“Kebutuhan masyarakat saat ini masih berkutat pada akses air bersih, pendidikan, layanan kesehatan, listrik, serta infrastruktur jalan yang layak. Banyak ruas Trans-Papua masih rusak atau terputus,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).
Saat ini, rencana tersebut kembali mencuat setelah Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI) mulai melakukan kajian awal dengan rute prioritas Sentani–Kota Jayapura. Proyek ini diklaim bertujuan meningkatkan konektivitas serta distribusi barang, termasuk hasil pertanian dan perikanan.
Namun demikian, Benyamin menilai kondisi geografis Papua yang didominasi pegunungan curam, hutan hujan tropis, serta wilayah rawan bencana membuat pembangunan rel kereta api menjadi sangat kompleks dan berbiaya tinggi.
“Sekitar 70 persen wilayah Papua berbukit. Pembangunan rel akan sangat rumit secara teknis dan belum tentu efisien dibanding transportasi lain seperti pesawat perintis, kapal, atau jalan darat,” katanya.
Ia juga menyoroti potensi dampak lingkungan jangka panjang. Pembangunan rel kereta api dinilai berisiko membuka hutan dalam skala besar, yang dapat memicu deforestasi, hilangnya habitat satwa endemik, hingga gangguan ekosistem.
“Papua memiliki hutan hujan tropis dengan biodiversitas tinggi. Pembukaan lahan besar-besaran berpotensi menyebabkan erosi, banjir, dan konflik pemanfaatan ruang hidup masyarakat adat,” tegasnya.
Belajar dari pembangunan Jalan Trans-Papua, ia menilai proyek infrastruktur skala besar kerap berdampak pada berkurangnya tutupan hutan serta meningkatnya akses ke kawasan yang sebelumnya terlindungi.
Selain aspek lingkungan, potensi konflik sosial juga menjadi perhatian serius, khususnya terkait hak ulayat masyarakat adat.
“Papua bukan tanah kosong. Setiap wilayah memiliki pemilik hak ulayat. Saya melihat potensi konflik antar marga sangat besar jika proyek ini dipaksakan tanpa proses yang benar-benar melibatkan masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa proses perencanaan harus dilakukan secara transparan, melalui kajian independen, serta melibatkan masyarakat adat secara bermakna, bukan sekadar formalitas.
Sebagai alternatif, Benyamin mengusulkan agar pemerintah lebih memprioritaskan penguatan transportasi darat yang sudah ada, termasuk penataan trayek angkutan umum di wilayah Jayapura, Keerom, Sarmi hingga Mamberamo.
Selain itu, ia juga mendorong pengelolaan sistem transportasi yang transparan serta pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis sagu sebagai komoditas utama masyarakat Papua.
“Sagu adalah makanan pokok dan simbol budaya orang Papua. Pengembangan industri sagu berbasis lingkungan akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, program kereta api dinilai belum lahir dari kebutuhan riil masyarakat sebagaimana yang biasanya dibahas dalam forum Musrenbang.
“Pembangunan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar proyek besar. Jika tidak, risiko konflik sosial dan kerusakan lingkungan bisa lebih besar daripada manfaatnya,” pungkasnya.
