Serui Pos – Wajah pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen kembali disorot tajam. Di tengah berbagai program dan anggaran pendidikan yang terus berjalan dari tahun ke tahun, kondisi literasi justru disebut berada pada titik yang mengkhawatirkan.
Fakta pahit itu disampaikan langsung Ketua Pembina Yayasan Rumsram, Herman Warwer, dalam kegiatan diseminasi hasil program literasi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ia menegaskan, hasil riset menunjukkan penurunan signifikan terjadi di dua wilayah, yakni Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Kepulauan Yapen.
“Secara umum, berdasarkan hasil riset dan diseminasi yang dilakukan, terdapat dua kabupaten yang mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Kepulauan Yapen,” kata Herman, saat kegiatan Lokakarya Koordinasi dan Deseminasi Hasil Kegiatan Literasi & Numerasi di Hotel Merpati di Serui, Rabu, 11/2/2026.
Ia mengakui, data tersebut mungkin berat untuk diterima. Namun menurutnya, itulah kenyataan yang sedang dihadapi masyarakat.
“Mungkin Bapak-Ibu merasa ini hal yang berat untuk diterima, tetapi itulah kondisi yang terjadi. Khusus untuk Kepulauan Yapen, dari sisi literasi, hasilnya masih berada pada kategori yang mengkhawatirkan,” tegasnya.
50–60 Persen Anak Kelas Awal Belum Kuasai Dasar Membaca
Herman mengungkapkan, sekitar tiga bulan lalu pihaknya melakukan survei perkembangan literasi kelas awal menggunakan metode EGRA. Hasilnya mengejutkan dan menyakitkan: sekitar 50 hingga 60 persen anak kelas awal belum memahami kemampuan dasar, termasuk membaca.
“Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa sekitar 50 hingga 60 persen anak-anak pada kelas awal masih belum memahami kemampuan dasar, termasuk membaca,” ungkapnya.
Menurut Herman, ini bukan sekadar angka, tetapi gambaran nyata tentang masa depan anak-anak Papua yang sedang dipertaruhkan.
“Padahal, kita semua mengetahui bahwa Papua ini daerah yang punya sejarah dan peran penting. Tapi kenyataannya, hari ini kondisi literasi kita masih seperti ini. Ini persoalan kita bersama,” katanya.
Ia menegaskan, forum diseminasi harus menjadi titik balik, bukan sekadar seremoni. Ia meminta semua pihak berhenti membuat rencana yang jauh dari kebutuhan rakyat.
“Kita tidak ingin hanya berbicara dan berdiskusi, tetapi harus menghasilkan rekomendasi dan rencana yang nyata. Rencana itu harus cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat di tingkat bawah,” tandasnya.
MoU Pemda–Yayasan Rumsram Sudah Sejak 2019, Jangan Lagi Ada Alasan
Sementara itu, Kepala Bapperinda Kabupaten Kepulauan Yapen, Saskar Paiderouw, menegaskan bahwa kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Yayasan Rumsram sudah berjalan lama, bukan baru kemarin.
“Yayasan Rumsram ini sudah memiliki kerja sama melalui MoU dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen sejak tahun 2019,” kata Saskar.
Ia menyebut, pada tahun 2019 yayasan juga sudah bekerja sama dengan UNICEF, bahkan sejak awal pandemi COVID-19.
“Pada tahun 2019, yayasan ini juga sudah bekerja sama dengan UNICEF. Mereka bersama-sama menandatangani MoU pada masa awal COVID-19,” ujarnya.
Saskar menjelaskan, kerja sama itu berangkat dari pertemuan UNICEF di Jayapura, ketika kabupaten-kabupaten intervensi memamerkan hasil, termasuk dukungan buku bacaan dan materi literasi lokal.
Dalam pertemuan itu, Saskar menegaskan bahwa masalah literasi dan kekurangan guru adalah persoalan bersama. Karena itu, kerja sama harus diarahkan melalui lembaga yang sudah memiliki rekam jejak di lapangan.
Temuan Lama Terulang: Anak Kelas 3–6 Masih Belum Bisa Membaca
Saskar mengingatkan bahwa kondisi ini bukan hal baru. Ia menyinggung temuan tahun 2017 di dua distrik yang menunjukkan fakta memalukan: anak-anak bukan hanya kelas 1, tetapi sampai kelas 3, 4, bahkan kelas 6 masih belum mampu membaca.
“Temuan itu menyebutkan bahwa saat masuk ke kelas, ditemukan anak-anak kelas 1—bahkan bukan hanya kelas 1, tetapi mulai dari kelas 3, 4 sampai kelas 6—yang masih belum bisa membaca,” ungkapnya.
Menurut Saskar, jika mata rantai ini tidak diputus, maka pendidikan di Yapen hanya akan memindahkan masalah dari jenjang ke jenjang: dari SD ke SMP, lalu ke SMA.
“Anak yang belum bisa membaca di SD, naik ke SMP. Belum bisa membaca, naik ke SMA. Ini mata rantai yang harus kita putus,” tegasnya.
“Data Lapangan Tidak Bisa Dibantah”: Kalau Tidak Setuju, Turun Lagi dan Buktikan
Dalam pernyataan yang tegas, Saskar menolak jika ada pihak yang mencoba menutup-nutupi kondisi tersebut. Ia menyebut, data hasil survei bukan opini, tetapi hasil riset.
“Kalau Bapak-Ibu tidak setuju dengan hasilnya, maka silakan turun kembali ke lapangan, menggunakan metode sendiri, di lokasi yang sama, dan lakukan riset ulang. Setelah itu baru kita bandingkan hasilnya,” ujarnya.
Saskar juga menegaskan bahwa implementasi tidak cukup hanya dibahas. Semua rekomendasi harus masuk dalam program dan anggaran. Ia menekankan, jika Dinas Pendidikan lambat bergerak, maka Bappeda siap turun tangan.
“Kalau Dinas terlambat bergerak, maka Bappeda akan melakukan intervensi. Kami akan memasukkan kegiatan pelatihan guru, pelatihan murid, dan seluruh program yang dibutuhkan. Dinas tinggal melaksanakan,” tegasnya.
Ia meminta semua bidang teknis hadir, bukan hanya SD, tetapi juga SMP dan SMA, karena persoalan literasi tidak berhenti di satu jenjang.
Lebih keras lagi, Saskar menyebut masalah ini sebagai kasus besar yang tidak boleh dianggap sepele.
“Dinas Pendidikan tidak boleh main-main. Ini kasus besar,” tandasnya.
Menurutnya, hasil diseminasi adalah cermin yang menunjukkan wajah pendidikan Yapen apa adanya. Ia mengajak semua pihak berani malu, agar berani berubah.
“Kita harus malu. Tapi malu itu baik supaya kita berubah. Jangan malu lalu mundur, mundur, mundur, lalu tidak melakukan apa-apa,” katanya.
Bahkan ia menyampaikan pernyataan tajam yang mengguncang ruangan, sebagai bentuk kemarahan sekaligus keprihatinan terhadap kondisi pendidikan.
“Kalau begitu, berhentilah menjadi guru. Berhentilah menjadi pendidik. Kita harus ganti pola pikir. Kita harus serius memperbaiki,” tegasnya.
Saskar menutup dengan peringatan keras: rakyat akan lebih marah jika anak-anak terus menjadi korban sistem. “Memang akan ada yang marah. Tapi rakyat pasti lebih marah, karena anak-anak mereka menjadi korban,” tutupnya. (*)
