BERITASosial Masyarakat

Film Pesta Babi Dinilai Juga Minimnya Liputan Media dan Wartawan Soal Papua, Ini Kata Victor Mambor

715
×

Film Pesta Babi Dinilai Juga Minimnya Liputan Media dan Wartawan Soal Papua, Ini Kata Victor Mambor

Sebarkan artikel ini
Kru Pesta Babi di Kurinbin, Boven Digoel (Foto : Victor Mambor/Facebook)

SERUIPOS.COM – Wartawan senior Papua, Victor Mambor, menilai film dokumenter Pesta Babi tidak hanya berbicara mengenai militerisme di Papua, tetapi juga membuka tabir praktik media dan jurnalisme yang selama ini dinilai minim memberi ruang bagi masyarakat adat Papua untuk menyampaikan pandangan mereka tentang pembangunan di Tanah Papua.

Melalui pernyataannya di media sosial Facebooknya, Victor menyebut film tersebut berhasil menghadirkan perspektif yang selama ini jarang muncul di media arus utama. Ia menilai banyak masyarakat di luar Papua baru memahami situasi dan realitas Papua setelah menyaksikan film tersebut.

“Pesta Babi bukan hanya berbicara tentang militerisme di Papua saja. Pesta Babi juga membuka tabir praktik media dan jurnalisme yang sangat jarang memberi ruang untuk masyarakat adat Papua menyampaikan ekspresi dan pandangan mereka tentang pembangunan,” tulis Victor Mambor.

Menurutnya, selama ini arus informasi mengenai Papua di media massa cenderung tidak sepenuhnya menghadirkan suara masyarakat adat secara seimbang.

Victor juga menyoroti adanya dugaan dominasi kepentingan modal dalam pemberitaan Papua.

“Sebagian besar informasi tentang Papua di media massa memang diduga dikendalikan oleh mereka yang punya duit untuk membayar media dan wartawan,” lanjutnya.

Victor menegaskan bahwa penggunaan kata “diduga” dalam unggahannya dimaksudkan untuk memperjelas maksud dan tujuan kritik yang ia sampaikan terhadap praktik media dan pemberitaan Papua.

Pernyataan tersebut memunculkan kembali diskusi publik mengenai independensi media, kebebasan pers, serta pentingnya menghadirkan ruang yang lebih luas bagi masyarakat adat Papua untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka secara langsung kepada publik.

Rilis ini menjadi bagian dari dorongan agar media massa dapat lebih berimbang, inklusif, dan memberikan ruang yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat dalam proses pemberitaan, khususnya terkait isu-isu Papua. (**)